Legislator Ingatkan Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng Tidak Serentak di Indonesia

31-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin mengingatkan bahwa kebijakan satu harga pada minyak goreng tidak berjalan serentak di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan guna membahas harga minyak goreng dan komoditas lainnya yang kerap bergejolak.

 

"Namun kebijakan satu harga (ini) tidak terjadi di pasar tradisional. dan harganya masih diatas Rp14.000. Tadi pagi saya mendengar berita di televisi ternyata di pasar tradisional masih di atas Rp14.000 (per liter)," ujar Elly di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

 

Elly pun mengusulkan untuk meningkatkan produksi minyak nabati dalam negeri. Pasalnya, harga minyak goreng sangat fluktuatif sejak akhir tahun 2021 hingga kini, dengan posisi tertingginya mencapai Rp18.000/liter hingga Rp20.000/liter. Ia meyakini, hal tersebut dapat menstabilkan harga karena stok minyak goreng akan mencukupi kebutuhan dalam negeri yang kini sukses menjadi sorotan publik.

 

"Untuk solusi jangka panjang nya meningkatnya kebutuhan dalam negeri juga harus disertai peningkatan jumlah pelaku usaha di industri minyak goreng, agar industri minyak goreng tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha yang terbatas," pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Sebelumnya Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan penetapan satu harga minyak goreng, yaitu sebesar Rp14.000. Namun kebijakan tersebut dianggap kebijakan yang gagal untuk menjaga stabilitas ketersediaan hingga harga minyak goreng di pasar.  Setelahnya, pemerintah melalui Kemendag juga mengeluarkan aturan baru, yaitu Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng mulai Rp11.500. (haj,hal/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...